Home‎ > ‎Liputan Media Massa‎ > ‎Kalimantan Barat‎ > ‎Pontianak‎ > ‎

Asal Air Ngalir, Pelanggan Cuek Direktur PDAM Muncur

Rabu, 26 Januari 2011 , 09:09:00

PONTIANAK  - Masyarakat Pontianak seakan tidak peduli terkait pengunduran diri Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pontianak, Tano Baya. Serta rencana pengunduran diri dua direktur lain, yang tidak dikabulkan Wali Kota Pontianak Sutarmidji. Masyarakat hanya berharap apapun yang terjadi di tubuh PDAM Kota Pontianak, yang penting air bisa mengalir lancar. Selama ini masyarakat masih mengeluhkan kurang lancarnya distribusi air bersih. “Di rumah saya saja air tidak lancar mengalir. Kalau tidak disedot pakai mesin, mana bisa air PDAM mengalir lancar di tempat saya,” kata Winda, salah satu warga Perum I Pontianak Barat, kepada Pontianak Post, Selasa (25/1). 

Ia mengatakan, harusnya PDAM itu bisa membuat air lancar mengalir. Karena, menurut ibu rumah tangga ini, penyediaan air bersih merupakan kewajiban pemerintah. Apalagi, menyangkut hajat hidup orang banyak. “Kalau setiap hari harus pakai mesin, pastilah harus mengeluarkan biaya untuk listriknya lagi. Biaya listrik saja sudah mahal. Harusnya kami bisa mendapatkan pelayanan yang baik, karena kami bayar dan tidak pernah menunggak,” katanya.     Warga lainnya, Niar juga meminta agar pelayanan air bersih ditingkatkan. Menurut dia, terserah apa yang terjadi soal manajemen PDAM Kota Pontianak. “Asal air bersih bisa lancar saja,” kata Niar, terpisah kemarin.

Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak Deden Ari Nugraha mengatakan, dengan pengajuan pengunduran diri oleh tiga Direksi PDAM Kota Pontianak ini, menandakan bahwa mereka tidak mampu bekerja dan berbuat yang baik terhadap PDAM dan Kota Pontianak. “Sementara Pak Wali mengatakan, kinerja yang dua itu bagus, apanya yang bagus?” kata Deden, kepada Pontianak Post, Senin (25/1). Sampai hari ini saja, lanjut Deden, tak jelas dan belum selesainya proses pipanisasi yang kemarin. “Termasuk salah satu poin dari kesepakatan dengan PT Promits, juga belum terealisasi. Kurang lebih lima bulan, setelah kesepakatan itu ditandatangani sampai sekarang ini tidak jelas realisasinya,” tegas Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Pontianak ini. 

Deden menegaskan, kalau permasalahan internal PDAM tidak bisa selesai, lebih baik direksinya mundur saja. “Kinerja bagus yang macam mana? Ini saja masalah proyek pipanisasi belum ada kejelasan. Ini membuktikan Direksi PDAM tidak bisa memimpin PDAM. Maka lebih baik memang mundur saja. Jangan sampai ada kesan like and dislike oleh wali kota,” tegas Deden. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak Erwin Sugiarto terkait masalah pengunduran diri Direktur Teknik PDAM mempertanyakan, mengapa Wali Kota Pontianak menolak pengunduran diri dua direksi lainnya tersebut. 

“Mengapa ditolak? Mereka beranggapan mereka tidak mampu, makanya mereka mau mengundurkan diri,” katanya. Dia mengatakan, dengan adanya niat untuk pengunduran itu harusnya wali kota sudah mencari orang yang tepat untuk menggantikan posisi tersebut. Ia mengatakan, kalau masalah pembinaan jajaran PDAM dilihat dari segi pelayanan, bila tidak dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat, itu gagal. “Kalau seandainya Pemkot tidak bisa ambil resiko, ya tetap seperti inilah pelayanannya,” kata Erwin.

Dia menegaskan, keberhasilan PDAM bisa tercapai, kalau ada keseriusan dari Pemkot Pontianak. Terkait statemen Wali Kota Pontianak yang selektif mengizinkan aparatur pemda untuk memenuhi panggilan aparat penegak hukum, Erwin menegaskan, jangan hanya cuma ngomong saja kalau anak buahnya harus izin dulu sebelum memenuhi panggilan. “Jangan setelah adanya kasus seperti ini baru selektif,” kata Erwin. Komisi C DPRD Kota Pontianak sebenarnya, Selasa (25/1) menjadwalkan menggelar rapat kerja bersama PDAM Kota Pontianak. Deden menegaskan, raker itu tidak ada kaitannya soal dengan pengunduran diri seperti yang diberitakan media massa. Kendati demikian, Komisi C menyesalkan, karena tidak ada satupun dari PDAM Kota Pontianak yang menghadiri raker tersebut. 

“Sebenarnya tanggal 25 ini, ada raker bersama PDAM yang sudah dijadwalkan banmus (badan musyawarah). Surat pemberitahuan sudah kita sampaikan beberapa waktu lalu. Raker ini sebenarnya membahas pengerjaan pipanisasi PDAM Kota Pontianak. Tidak ada korelasi signifikan masalah internal PDAM dengan raker kita,” kata Deden. Ia mengatakan, setahu komisi C selama ini sudah selesai antara pihak PDAM dan PT Promits. “Ternyata sampai hari ini belum ada kejelasan dari PDAM dan langkah-langkah apa terkait komitmen penyelesaian masalah itu direalisasikan. Misalnya, rusaknya jalan akibat proyek pipanisasi itu. Perbaikan jalan yang rusak akibat pipanisasi itu termasuk salah satu klausul perjanjian mereka. Namun, sampai saat ini belum jelas realisasinya,” kata Deden. “Kalau ada masalah internal harusnya tidak mengganggu fungsi pelayanan publik. Kita Komisi C sudah sering mendapat aspirasi, keluh kesah masyarakat tentang masalah macetnya air, yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan PDAM. Kita ingin mendengar apa masalahnya sampai lima bulan belum ada realisasi perjanjian itu,” kata Deden.(ody) 

Sumber : pontianakpost.com


Comments